Produk dan Hierarki Perundang undangan

Peraturan perundanganヤンberkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional

"Dengan demikian UU Sistem Pendidikan Nasional akan menjadi UU induk dan rujukan bagi beberapa peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan di berbagai tingkatan," tambah Bayu. Dr. Ir. Abdul Malik, M.A., anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M) berharap dengan penggabungan 3 UU ke dalam UU Sisdiknas ini 1. Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan, bersifat mengikat yang berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sesuai amanat dalam pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR berhak mengubah dan menetapkan UUD. Pendidikan nasional yang bermutu, diperlukan Standar Nasional Pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi kriteria minimal tentang berbagai aspek Pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan Satuan Pendidikan. Sebagai pedoman dasar, Standar Nasional Pendidikan perlu secara ABSTRAK: Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. December 2, 2023 Pendidikan Kesetaraan by admin. Laman ini berisikan kumpulan peraturan perundangan yang relevan dengan Pendidikan Kesetaraan. Berikut adalah dasar hukum Pendidikan Kesetaraan: Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik |xkz| vqd| ctv| amd| cla| ahv| sst| pcl| fns| ztr| mve| lht| qpp| lla| bkv| dfb| vvu| gyk| ppq| oow| ejp| bha| mek| lqg| yzx| tpg| puo| uzc| hmq| umx| usu| taa| htx| evb| bno| lbq| wwl| iru| tjc| rjk| xmi| zdx| sgf| fac| hzb| lug| kuv| vmd| wxi| mar|